Upah Minimum Regional - Daftar UMK Aceh Tenggara Tahun 2000-2021

Upah Minimum Regional - Daftar UMK Aceh Tenggara Tahun 2000-2021

1. Gaji UMP

perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua tempat baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Upah Minimum Regional - Daftar UMK Aceh Tenggara Tahun 2000-2021 seringkali membikin bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin berbicara lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Kekuatan Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang patut ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dikerjakan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai bentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketetapan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diciptakan dengan memastikan sebagian hal penting seperti, keperluan hidup pantas, melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah dapat jadi standar minimum upahnya berbeda.
Jikalau dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh karena faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jikalau ingin mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditetapkan berdasarkan Keperluan Hidup Sesuai (KHL) dengan memastikan banyak hal.
Melainkan semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR telah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut diciptakan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengetahui mulai dari pengertian sebagian istilah seputar standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian skor penting seputar ketetapan gaji UMR INDONESIA yang patut Anda kenal, yaitu seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi percakapan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah jika gak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan mengakibatkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang kerap digiatkan oleh banyak buruh, terutamanya pada hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA punya besaran tertentu untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.

Mengenai penentuan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada beragam jenis faktor dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara terkait penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh ataupun eksekutor usaha, pastinya Anda mesti menyadarinya. Berikut ada pemahaman dan penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR ialah standar minimal yang digunakan oleh pengusaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR ialah untuk menjamin supaya para karyawan menerima upah sebagai penghasilan yang layak.

Berpedoman dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan kalau UMR atau Gaji Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup area Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.

Menurut penjelasan itu dapat disimpulkan, kalau UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau landasan dalam penentuan besaran penghasilan, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota usai ditetapkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terdiri atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya munculah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada daerah tersebut.

1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur metode yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai referensi supaya pelaku usaha memberikan upah kepada para pegawai pantas dengan tingkat keperluan pantas hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga dapat mendapat upah yang pantas. Tentunya hal itu pantas dengan muatan kerja.
2. Komponen UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Kekuatan Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas seputar pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU seputar ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menerangkan bahwa komponen UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Padahal besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, segala wujud tunjangan tak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Wujudnya ini pantas dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 seputar ketenagakerjaan.
Tunjangan tak tetap dalam hal ini yaitu pembayaran baik secara lantas ataupun tak untuk dikasih kepada pekerja dan keluarganya. Meliputi juga bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Padahal ini istilah UMR memang telah tak digunakan lagi, hal itu pantas Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan begitu, standar upah regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditetapkan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menerangkan bahwa regulasi itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran pantas skala upah pantas kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yaitu standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada sebagian faktor dan lazimnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang pantas pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membikin referensi tersebut berdasarkan keperluan hidup pantas.
Hukuman, jika terdapat perusahaan yang tak sanggup membayar upah kepada pekerja dipecahkan UMR atau UMK dapat mengerjakan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya telah dikontrol dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, meski faktanya instansi tersebut sanggup memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, pantas UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan regulasi ini diinginkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan tunduk kepada regulasi.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus upah yang tak dibayarkan pantas ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial. 
Ketetapan regulasi tersebut dalam upaya ini nantinya akan melewati sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan diplomasi bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Wujudnya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menerangkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih kepada pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara simpelnya, upah yang dikasih pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan begitu, besaran nominalnya meliputi skor rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah review komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari bermacam sisi sampai ketetapan pelegalan standar gaji tersebut. semoga kabar ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,