Upah Minimum Provinsi atau UMP Gaji UMP Malang Tahun 2021/2022
Upah Minimum Provinsi atau UMP Gaji UMP Malang Tahun 2021/2022
Berbicara mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, pengertian UMP bisa dimaksudkan sebagai standar pendapatan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Upah Minimum Provinsi atau UMP Gaji UMP Malang Tahun 2021/2022 seringkali membikin bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Kalau ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Bentang Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Kekuatan Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan hal yang demikian, digambarkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dikerjakan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketetapan
Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK memiliki bentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketetapan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan perintah dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diciptakan dengan memastikan sebagian hal penting seperti, keperluan hidup cocok, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan digambarkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Jikalau dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh sebab unsur yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jikalau berharap mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur berdasarkan Keperluan Hidup Layak (KHL) dengan memastikan banyak hal.
Tapi semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar bayaran minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Referensi hal yang demikian diciptakan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengenal mulai dari pengertian sebagian istilah perihal standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian nilai penting perihal ketetapan gaji UMR INDONESIA yang harus Anda kenal, yakni seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi isu yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah apabila tidak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Salah satunya yang senantiasa digiatkan oleh banyak karyawan, terutamanya dalam hari buruh Nasional yaitu penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA punya besaran tertentu buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.
Tentang hal penentuan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada bermacam ragam faktor dan faktor yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berbicara perihal penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA benar-benar dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan ataupun aktor usaha, pastinya Anda harus mengertinya. Berikut di bawah ini ada pengertian dan penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR ialah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR ialah untuk memastikan agar para karyawan mendapatkan gaji sebagai penghasilan yang layak.
Berpedoman dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan kalau UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.
Berdasar pada pemahaman itu dapat diambil rumusan, kalau UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi referensi atau landasan dalam penentuan besaran penghasilan, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota sesudah disahkan oleh gubernur.
Komponen UMK bisa dibagi atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.
Sesudah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.
1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengendalikan sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan bayaran kepada para pegawai cocok dengan tingkat keperluan cocok hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para kekuatan kerja, sehingga bisa memperoleh bayaran yang cocok. Tentunya hal itu cocok dengan bobot kerja.
2. Komponen UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Kekuatan Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan komponen bayaran dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian jelas dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa komponen UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, seluruh format tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar bayaran minimum. Formatnya ini cocok dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini yakni pembayaran baik secara langsung maupun tidak untuk diberikan kepada pekerja dan keluarganya. Meliputi juga pelbagai, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Sedangkan ini istilah UMR memang sudah tidak dipakai lagi, hal itu cocok Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan demikian itu, standar bayaran regional yang diatur oleh kepala tempat mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa undang-undang itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran cocok skala bayaran cocok kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada sebagian unsur dan lazimnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang cocok pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membuat rujukan hal yang demikian berdasarkan keperluan hidup cocok.
Sanksi, jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayar bayaran kepada pekerja diatasi UMR atau UMK bisa melakukan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya sudah dikuasai dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, meski faktanya instansi hal yang demikian mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, cocok UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan undang-undang ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan tunduk kepada undang-undang.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan cocok ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Ketetapan undang-undang hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan lewat sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian bayaran. Formatnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan kepada pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara singkatnya, bayaran yang diberikan pada usaha mikro dan kecil diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan demikian itu, besaran nominalnya mencakup nilai rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah review lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari pelbagai sisi hingga ketetapan pelegalan standar gaji hal yang demikian. semoga berita ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment