Gaji UMK Banyumas Tahun 2021/2022

Gaji UMR/UMP Halmahera Selatan Terbaru

1. Gaji UMP

Berbicara mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Menurut garis besar, arti UMP bisa dimaksudkan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membuat bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin berbicara lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Rentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Kekuatan Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, dibeberkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang sepatutnya ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan

Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK memiliki bentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketentuan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak berdasarkan perintah dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dihasilkan dengan memutuskan sebagian hal penting seperti, keperluan hidup pantas, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibeberkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Bila dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi sebab unsur yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Bila ingin mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan berdasarkan Keperluan Hidup Sesuai (KHL) dengan memutuskan banyak hal.
Namun sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar upah minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Referensi tersebut dihasilkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengetahui mulai dari pengertian sebagian istilah seputar standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian nilai penting seputar ketentuan gaji UMR INDONESIA yang sepatutnya Anda kenal, yakni seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun kerap menjadi penuturan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah jika gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang kerap disuarakan oleh para karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran tertentu buat upah UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.

Akan halnya penentuan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada bermacam jenis unsur dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berdiskusi terkait upah atau standard gaji minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan ataupun eksekutor bidang usaha, tentu Anda harus memahaminya. Di bawah ini ada pemahaman dan keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR merupakan standar minimum yang digunakan oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR ialah untuk menjamin agar para karyawan menerima upah sebagai pendapatan yang pantas.

Mengacu pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan bahwa UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, termaksud gaji UMR INDONESIA.

Menurut artian itu dapat disimpulkan, kalau UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau landasan dalam penentuan besaran upah, tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota usai disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terdiri atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada daerah itu.

1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengendalikan metode yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai referensi agar pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai pantas dengan tingkat keperluan pantas hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga bisa memperoleh upah yang pantas. Tentunya hal itu pantas dengan muatan kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Kekuatan Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas seputar pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU seputar ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Konsisten Bukan Komponen UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, seluruh wujud tunjangan tidak konsisten bukan termasuk bagian standar upah minimum. Wujudnya ini pantas dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 seputar ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak konsisten dalam hal ini yakni pembayaran baik secara seketika ataupun tidak untuk dikasih terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga pelbagai, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang sudah tidak digunakan lagi, hal itu pantas Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan demikian itu, standar upah regional yang ditentukan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa peraturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran pantas skala upah pantas kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada sebagian unsur dan biasanya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Terhadap Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang pantas pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membikin referensi tersebut berdasarkan keperluan hidup pantas.
Hukuman, jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayar upah terhadap pekerja diselesaikan UMR atau UMK bisa menjalankan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya sudah dikontrol dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya instansi tersebut mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, pantas UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan hukuman pidana.
Bayaran pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan peraturan ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan tunduk terhadap peraturan.
8. Langkah Terhadap Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tidak dibayarkan pantas ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan relasi industrial. 
Ketetapan peraturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan lewat sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan menjalankan diplomasi bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian upah. Wujudnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih terhadap pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara singkatnya, upah yang dikasih pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan demikian itu, besaran nominalnya mencakup nilai rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah ulasan lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari pelbagai sisi hingga ketentuan pelegalan standar gaji tersebut. semoga info ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,